Negeri Para Petani
DI SEBUAH negeri, ada seorang petani yang terpilih menjadi presiden. Ini terdengar luar biasa. Sebab selama ini, negeri tersebut selalu memiliki presiden yang berasal dari kalangan militer. Setelah masa-masa kediktatoran tersingkir, melalui sebuah perjuangan yang tak sebentar, maka naiklah seorang sipil yang berasal dari kalangan kebanyakan negeri itu: petani!
Bisa dibayangkan, masa-masa awal jabatannya penuh diwarnai dengan atmosfir pedesaan. Karena selama ini ternyata para petani lebih banyak mendiami wilayah pedesaan, ketimbang kota. Entah kenapa! Jadi tidak aneh bila sang presiden begitu memberi perhatian khusus pada masalah pertanian. Lihat saja cara ia menempatkan menteri dalam kabinetnya: penuh berisi petani yang memang kawan sedesanya. Hanya sebagian kecil golongan nelayan dan pedagang saja yang duduk di kursi eksekutif. Sisanya pak dan bu tani yang biasa macul di sawah. Bahkan, sang presiden melakukan sebuah gebrakan yang mencengangkan: seluruh pegawai negeri dipensiunkan dini. Gantinya ya para petani itu. Kini petani itulah pegawai negeri. Setiap dari orang yang kerja di sawah, kebun, ladang adalah pegawai negeri. Semua dari mereka mendapat gaji dari pemerintah. Semua diatur melalui tingkat golongan seperti layaknya golongan pegawai negeri saat orde-orde sebelumnya. Maka profesi petani menjadi terpandang, prestisius, dihormati serta sudah barang tentu dielu-elukan.
Setiap ibu di negeri itu selalu menginginkan anaknya kelak menjadi petani. Mereka disekolahkan tinggi-tinggi. Masuk universitas, fakultas pertanian, agar menjadi petani yang handal. Industri tetap ada, namun kecil prosentasenya. Teknologi tetap dipertahankan, tapi lebih diprioritaskan pada sektor pertanian. Sekolah teknik menjadi biasa-biasa saja. Para mahasiswa pertanian menjadi kaum yang disegani. Para bankir, pengusaha, juga polisi tetap dibutuhkan. Namun mereka sudah dipandang sebagai profesi pelengkap.
Belum lagi dua tahun menjabat, sang presiden sudah berhasil membuat negeri ini dikenal sebagai pengekspor beras terbesar di dunia. Banyak negara pengkonsumsi nasi menikmati beras negeri ini. Banyak negara maju yang menjual teknologinya untuk pertanian negeri ini. Devisa memang belum terdongkrak sangat. Namun mata uang negeri ini nampak terus menguat terhadap nilai tukar dolar (entah dolar mana!). Harga minyak sedikit demi sedikit dapat dikendalikan. Subsudi pemerintah lebih banyak dihabiskan pada sektor pertanian, disamping pendidikan dan kesehatan. Golongan petani memang merasa sedang di atas angin. Kecemburuan memang ada. Namun hal itu muncul dari kalangan yang berseberangan dengan partai sang presiden. Dan itu dianggap wajar.
“Bagaimana kesejahteraan rakyat negeri ini, para menteriku?” tanya sang presiden pada suatu rapat.
“Bagus, Pak!” jawab Menteri Kesejahteraan Rakyat. “Mereka tampak menikmati iklim baru negeri ini. Makin sedikit orang yang kekurangan makan.”
“Bagus! Keamanan?”
“Terkendali, Pak!” ujar Kepala Polisi Negeri. “Angka kejahatan nampak menurun. Mungkin ini disebabkan banyaknya lapangan pekerjaan pada bidang pertanian.”
“Bagus! Bagaimana dengan kesehatan?”
“Menarik, Pak Presiden!” timpal Menteri Kesehatan. “Angka kematian dapat ditekan. Masyarakat mendapat layanan kesehatan yang memadai. Namun angka kelahiran dalam satu semester terakhir menunjukkan gelagat naik, Pak!”
“Naik? Waduh, coba kau cari sebab serta solusinya, ya!” tukas sang presiden menutupi kekagetannya. “Baiklah, emh, Menteri Penerangan, bagaimana laporanmu?”
“Emh... ya, Pak! Terus terang ini bukan soal mudah. Namun kita selalu menekankan pada seluruh media baik cetak, online, radio, maupun tv untuk memperkecil nuansa politik, agar mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian.”
“Hmmm... rapi juga kerja kamu!” senyum presiden itu bangga. “Ah, ya, Menteri Dalam Negeri? Sejauh mana para petani memegang jabatan bupati atau gubernur?”
“Maaf, Pak! Seperti kita ketahui, sejak awal memang banyak petani yang berhasrat terhadap posisi tersebut. Di seluruh propinsi, kotamadya, maupun kabupaten tak pernah sepi dari pencalonan jabatan-jabatan itu. Namun, dalam kurun waktu satu semester terakhir banyak bupati, walikota, bahkan gubernur yang didemo untuk mundur dari jabatannya!”
“Didemo? Waduh! Kenapa?!”
“Rata-rata para petani itu tak menguasai bidang pemerintahan, Pak. Mereka tidak tau apa yang musti dilakukan!”
“Hmmm... ini memang masalah pendidikan. Ya... ya... Tapi coba kau pertahankan posisi mereka. Nanti kita adakan pembekalan jabatan berkala. Mulai dari tingkat pusat sampai tingkat terendah. Ha, ini pun terkait pada semua departemen, ya!”
“Ya, Pak!” jawab para menteri serempak.
Begitulah suasana rapat kecil negara. Semua diatur dengan kesederhanaan. Para menteri cukup mengenakan batik, atau baju lengan panjang. Tidak ada Volvo sebagai kendaraan dinas. Bahkan waktu pertama kali duduk di kursi nomor satu, sang presiden pergi ke kantor naik dokar. Tentu saja ini membuat para menteri tak enak hati. Karena rata-rata dari mereka begitu ditunjuk menjadi menteri cepat-cepat beli mobil panjang warna hitam.
“Pokoknya harus panjang, dan warna hitam!” ujar seorang petani yang baru ditunjuk menjadi menteri di sebuah show room mobil.
“Iya, tapi merknya apa, Pak?”
“Terserah!”
Tentu saja para menteri itu tidak mau tau apa merk mobil yang dibelinya. Karena dulu mobil panjang warna hitamlah yang sering digunakan pejabat negara di televisi.
Dan kini jelas protokoler negara yang kerepotan menghadapi ulah presiden menggunakan dokar kemana-mana.
“Aturannya tidak begitu, Pak!”
“Kalau begitu mulai sekarang aturannya dirubah!” tegas sang presiden. “Aku harus memberi contoh pada rakyatku untuk hidup sederhana!”
Tak cukup sampai di situ, setelah lewat masa dua tahun menjabat, sang presiden mengadakan rapat negara mendadak. Hasilnya ingin ia ajukan pada DLN (Dewan Legislatif Negeri).
“Saudara-saudara tau kenapa kuadakan rapat mendadak ini?”
“Tidak tau, Pak!” ujar para menteri hampir serempak.
“Begini. Selama ini kita sudah cukup dikenal sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia. Namun ada satu hal yang masih menggangguku, yaitu nilai devisa kita yang aku rasa masih jauh dari target. Aku ingin negeri ini makmur. Dan kenyataan membuktikan kita kuat dalam sektor pertanian.” ujar sang presiden yang berasal dari partai berlambang padi itu.
“Apa lagi yang musti kita lakukan, Pak?” tanya Menteri Pertanian.
“Ya, kamu punya tugas berat. Tapi tentu dibantu departemen lain!” ujar sang presiden pada Menteri Pertanian. “Kita musti memaksimalkan areal pesawahan. Tanah-tanah tidur, tanah nganggur, bahkan bila perlu kita beli tanah-tanah kota, untuk dijadikan pesawahan!”
“Dananya, Pak?” sela Menteri Keuangan.
“Tepat! Siapkan kas negara. APBN kita memungkinkan untuk itu kan? Tidak ada yang membandel dalam hal ini. Gunakan tanah-tanah semaksimal mungkin demi pertanian semata!”
“Baik, Pak!” duli para menteri hampir berbarengan.
Maka dimulailah gebrakan pemerintah. Hasil rapat yang diajukan pada DLN jelas langsung disetujui. Karena partai sang presiden memang hampir mendominasi kursi legislatif. Semua tanah yang dirasa nganggur dijadikan areal pesawahan. Lembah-lembah, gunung-gunung, serta bukit-bukit tak lepas dari incaran proyek negara. Bahkan tanah-tanah dikota banyak yang dibeli untuk dijadikan pesawahan. Dibeli oleh negera dengan harga tinggi. Gedung-gedung tua dirubuhkan. Bekas bank yang terkena likuidasi tempo lalu diratakan dengan tanah. Semua dijadikan sawah. Cocok tidak cocok tanah tersebut.
Maka, dalam kurun waktu enam bulan sejak digulirkan proyek raksasa itu, wajah negeri ini penuh dengan sawah. Sawah ada di mana-mana. Di samping kantor polisi. Di belakang sekolahan. Di seberang rumah sakit. Di tengah-tengah mall. Semua penuh dengan sawah. Penggarapnya? Itu bukan soal pelik. Banyak angkatan produktif yang siap jadi petani. Negara siap menggaji mereka. Bibit dan pupuk disediakan dengan cuma-cuma. Tapi mereka mutlak musti tanam padi tiga kali dalam setahun. Ini tak bisa ditawar-tawar. Para petani itu boleh mengutip prosentase untung dari sawah yang mereka hasilkan, disamping mendapat gaji tetap serta pensiun, lengkap dengan tunjangan istri dan anak. Gebrakan sang presiden memang dahsyat!
Kini sang presiden selalu bersafari keliling kota: mengontrol sawah. Ia tetap menggunakan dokar. Kalau sudah begitu, intel negara dibuat kelimpungan untuk mengamankan suasana. Ia turun ke jalan. Berbincang dengan para petani. Bahkan terkadang ikut makan siang bersama petani di gubuk di tengah sawah yang ia kunjungi.
Lama-kelamaan, acara safari ini mutlak menjadi agenda kepresidenan. Ia tak lagi menggunakan dokar. Karena ia musti ke luar kota. Ke propinsi-propinsi di seluruh negeri. Mau tak mau sang presiden mulai menggunakan mobil. Dan sebagai seorang presiden, pihak protokoler negara tidak mau menanggung resiko dengan hanya menggunakan mobil biasa. Ini masalah keamanan. Mobil itu harus berlapis baja, panjang, besar, serta mewah. Bahkan pesawat serta helikopter kepresidenan mau tak mau musti disiapkan. Untuk hal ini sang presiden tak bisa membantah, karena kini ia mulai merasakan nikmatnya menggunakan kendaraan mewah. “Hmmm... kenapa tidak dari dulu aku menyadari nikmatnya naik kendaraaan seperti ini! Bodoh juga aku!” Dan setiap kedatangan presiden mulai disambut petani dengan pesta-pesta pora secara besar-besaran.
* * *
SUDAH TIGA tahun negeri ini dipimpin oleh presiden tani. Lihatlah, sawah lengkap dengan gubuk-gubuknya melulu menjadi pemandangan kota dan desa. Tak ada lahan secuilpun yang tak digunakan bagi pesawahan. Di pojok jalan ada sawah dan gubuk. Di perempatan jalan ada sawah dan gubuk. Di tengah kota besar juga ada sawah dan gubuk. Sawah dan gubuk betul-betul ada di mana-mana. Digarap-tidak digarap, sawah dan gubuk selalu bermunculan. Kadang sawah kering sekalipun ada saja yang menungguinya. Gubuk yang reyot ada saja yang menongkronginya. Entah siapa. Karena banyak orang mulai tergiur dengan gaji tetap serta pensiun di hari tua.
Dinas pertamanan mulai kelimpungan menghadapi ini. Masterplan pemerintah daerah juga repot. Areal hunian, perdagangan, dan bisnis banyak yang berubah fungsi. Ini disebabkan karena tak semua sawah itu digarap dengan sebagaimana mestinya. Ada saja orang mengaku petani, dan siap menggarap sawah. Pemerintah pusat bukan tak peduli, tapi karena saking banyaknya areal tanah yang berubah fungsi. Dan tentu saja tak semua tertangani dengan segera. Karena ini benar-benar melanda seluruh negeri.
Orang-orang mulai berpikir, untuk apa sawah-sawah itu kalau tak digarap dengan serius. Untuk apa gubuk-gubuk itu kalau tak pernah jelas fungsinya. Memadati ruas-ruas jalan kota. Berhimpit-himpitan dengan gedung bertingkat. Menimbulkan kesan kumuh karena kosong tak digarap.
Sementara sang presiden masih sibuk bersafari keliling negeri. Menghabiskan dana ratusan juta, bahkan milyaran. Membawa segenap menteri dan sanak saudara dari kalangan pribadi. Dan tetap selalu berkata, “Mulailah hidup sederhana. Kecangkan ikat pinggang. Contohlah para petani!”
* * *
